Pekanbaru, AuraKeadilan.com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., menghadiri pertemuan bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Balai Serindit, Aula Gubernuran Pekanbaru, Kamis (16/4/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas berbagai aspirasi masyarakat terkait konflik agraria dan upaya perbaikan tata kelola lahan di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau serta sejumlah pejabat daerah terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekda Kampar didampingi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, Marahalim, S.Pt.
Dalam penyampaiannya, Dr. Ardi Mardiansyah menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Kampar merupakan bentuk komitmen Bupati Ahmad Yuzar dalam mengawal hak-hak masyarakat, khususnya terkait sengketa lahan yang masih menjadi persoalan krusial di wilayah Kampar.
“Kami hadir untuk mensinergikan data dan langkah penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Kampar. Kami berharap, dengan keterlibatan langsung BAM DPR RI, hambatan regulasi di tingkat pusat dapat segera terurai sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Ardi.
Sementara itu, Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, menyambut baik data dan aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa BAM DPR RI memiliki peran untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat, khususnya terkait permasalahan lahan, dapat didengar dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, juga mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dan pejabat terkait yang responsif terhadap isu agraria. Ia berharap pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang segera diimplementasikan guna meredam konflik serta memperbaiki tata kelola lahan perkebunan di Riau secara menyeluruh.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Negeri Serambi Mekkah Riau.(Adv)
