BANGKINANG KOTA, AuraKeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan atensi penuh terhadap hasil evaluasi legislatif dalam Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Kampar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kampar, Senin (20/4/2026).
Dalam laporan tersebut, Pansus DPRD menyampaikan sejumlah catatan, evaluasi, dan rekomendasi terhadap kinerja pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik sepanjang tahun 2025. Evaluasi tersebut mencakup optimalisasi serapan anggaran, peningkatan kualitas layanan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga penguatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menanggapi hal itu, Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menegaskan bahwa masukan dari DPRD merupakan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kami menyambut baik seluruh poin evaluasi ini sebagai bahan perbaikan strategis, agar program pembangunan ke depan semakin tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa hasil evaluasi tersebut harus menjadi pemacu bagi seluruh OPD dan jajaran BUMD untuk meningkatkan kinerja secara maksimal.
“Evaluasi Pansus ini adalah cambuk bagi OPD dan direksi BUMD untuk bekerja lebih keras, profesional, dan transparan. Tidak ada ruang bagi kinerja yang stagnan,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kampar, Misharti, Penjabat Sekretaris Daerah Kampar, Ardi Mardiansyah, serta jajaran staf ahli, asisten, kepala OPD, dan kepala bagian di lingkungan Setda Kampar.
Rapat yang dipimpin oleh pimpinan DPRD Kampar ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal arah pembangunan daerah.
Bupati Kampar berharap kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjaga, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. (Adv)
